GlobalLombok, Lombok Tengah - Reses pertama masa sidang pertama tahun 2025/2026 dimulai.
Salah satu anggota DPRD Lombok Tengah, Nasarudin ST pun melaksanakan kewajiban serap aspirasi masyarakat ini di sejumlah wilayah di Dapil IV Praya Barat - Praya Barat Daya.
Namun berbeda dengan prosesi reses pada masa sidang sebelumnya, kali ini Nasarudin tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat saja. Dia harus rela menjadi pendengar yang baik atas keluhan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Salah satunya seperti yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat di Dusun Suai Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat yang justru menggunakan momentum itu untuk menyuarakan keluhan terhadap pemerintah daerah.
Tokoh wanita, Inaq Ana menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak adil dalam hal pembangunan di wilayah Selatan ini. Salah satunya mengenai infrastruktur fisik jalan yang tidak pernah diperbaiki.
"Jalan kabupaten ini penuh lubang, banyak kecelakaan, berlumpur, kita tanami padi saja," kesalnya.
Senada diungkapkan Kadus setempat, Rian Fatra Wijaya, usulan perbaikan jalan ini selalu masuk dalam usulan dalam Musrenbang sejak hampir satu dekade silam. Hanya saja, pengerjaan perbaikan fisik jalan yang dijanjikan sampai sekarang tidak kunjung terealisasi.
"Maaf pak Dewan, kami tidak bisa menyalahkan masyarakat yang mengatakan pemkab tidak adil," ungkapnya.
Menurut data yang diterima, perbaikan jalan sepanjang Praya Barat hanya sepanjang 4 km saja, sementara untuk wilayah lain sudah mencapai puluhan kilometer.
"Apalagi kalau mau bicara soal lampu jalan," timpal Saiful selaku tokoh pemuda setempat.
Sementara mengenai usulan lainnya berkaitan dengan sertifikasi masjid setempat, sound system dan pembuatan sumur bor.
Menanggapi hal ini, Nasarudin ST sebagai anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
Dia menginformasikan bahwa kebijakan pusat saat ini memang memangkas anggaran yang digelontorkan ke daerah. Hal itu menyebabkan Pemda harus 'putar otak' untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar rencana pembangunan bisa berjalan sesuai harapan.
"Saya juga menyadari kalau masalah jalan ini belum diperbaiki, dan sebagai anggota dewan Insyaallah akan kami perjuangkan juga," janjinya.
Menurutnya, meskipun anggaran dari pusat dipangkas tetapi tidak menjadi alasan utama untuk tidak memperbaiki kondisi fisik jalan dan lainnya di wilayah Selatan ini.
"Harus ada jalan keluarnya, apalagi memang sudah masuk usulan Musrenbang dan sudah tidak ada perbaikan sejak lama," tegasnya lagi. (gl02)
Komentar0