GlobalLombok, Lombok Tengah - Rencana Pemda untuk menertibkan ratusan villa bodong di Lombok Tengah mulai diragukan sejumlah pihak.
Pasalnya, sejak dimunculkan wacana penertiban beberapa waktu lalu, masyarakat belum melihat aksi nyata dari Pemerintah setempat.
Salah satunya adalah pembangunan villa di kawasan Pantai Are Guling yang ternyata tidak memiliki izin sama sekali.
"Apalagi sebelumnya, pengembang ini berjanji hanya akan membangun LAPAK di sana, tapi kok jadi VILLA MEWAH," ungkap Ali Wardhana selaku ketua KodeHAM NTB.
Pria yang akrab disapa AW ini mengatakan, tidak adanya aksi nyata Pemda ini bisa membangun prasangka warga bahwa Pemda 'masuk angin' sehingga masih enggan untuk menertibkan villa bodong ini.
Apalagi, di sejumlah media massa, sejumlah anggota dewan bahkan sudah mendesak agar Pemda segera melakukan penertiban, akan tetapi sampai sekarang tidak dilakukan.
"Kami akan laporkan semua ini ke APH dan Ombudsman RI," ancamnya.
Sebab, lanjut dia, sudah sangat jelas di lapangan bahwa pembangunan villa itu melanggar aturan. Tidak hanya masalah izin, lokasi pembangunan juga sudah sangat menyalahi.
"Itu tidak lagi roi pantai, itu bibir pantai. Bisa dilihat langsung kok," tegasnya lagi saat memberikan contoh pembangunan villa di wilayah Areguling.
Saat ditanya mengenai kemungkinan izin sedang diurus, AW justru terkekeh kecil. Dia mengatakan bahwa proses itu sangat lucu karena semakin kelihatan bahwa Pemda memang tidak tegas dalam perkara ini.
"Seharusnya izinnya dulu dong diurus baru boleh bangun, jangan dibalik logikanya itu dik," katanya. "Ini malah membuat kami yakin kalau memang ada 'main' Pemda ini sama mereka," yakinnya lagi.
Sebelumnya, Sekda Loteng, L.Firman Wijaya saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait hal ini mengklaim jik Pemda sudah mulai bekerja. Salah satu proses yang sedang dijalankan adalah dilaksanakannya ploting oleh Dinas PUPR untuk mengecek kesesuaian lokasi bangunan dengan tata ruang yang ada.
"Butuh waktu untuk prosesnya, makanya terkesan lamban," singkat Firman. (gl02)
Komentar0