Kasus TKI Illegal Meninggal, Dewan RI Ancam PL Nakal

Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), H. Muazzim Akbar

GLOBAL LOMBOK, Lombok Barat - Kasus adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ternyata berstatus illegal di luar negeri membuat anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), H. Muazzim Akbar angkat suara.

Saat kunjungannya ke Lombok Barat, Sabtu (12/7), secara khusus pria yang akrab disapa Abah Muazim itu memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang menimpa sejumlah PMI asal Lombok Barat yang meninggal beberapa waktu lalu di luar negeri.

Menurutnya, meskipun negara kemudian bisa memulangkan jenazah para PMI dimaksud, tetapi proses masuknya mereka ke luar negeri dengan cara Illegal masih menjadi polemik dan pembahasan khusus di internal DPR Senayan.

"Ini juga ulah PL (Sponsor/Pekerja Lapangan-red) nakal," kesalnya.

Ditegaskan, masyarakat harus mulai berani melaporkan PL nakal yang meminta uang kepada calon PMI kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Karena saat ini, negara sendiri sudah mulai bekerjasama dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang dan negara lainnya agar PMI bisa masuk ke negara mereka secara gratis agar tidak melalui jalur Illegal lagi.

"Jangan ragu laporkan mereka," tegasnya.

Untuk hal itu, Indonesia sendiri sudah berkomunikasi dengan beberapa negara untuk menangani persoalan ini.

"Kita bahkan sudah buat MoU dengan Malaysia untuk menanggung semua biaya yang diperlukan calon PMI kita, agar tidak ada lagi yang pergi bekerja secara Illegal," sambungnya.

Lebih jauh diungkapkan, pada tahun 2026 nanti, kemungkinan ada ribuan permintaan pekerja asal Indonesia oleh beberapa negara di Asia Tenggara khususnya. Hal ini tentunya harus dipersiapkan sejak dini.

Mengenai PL itu sendiri, Muazzim mengatakan bahwa seharusnya mereka bekerja di satu perusahaan saja agar mendapat SK dan gaji dari perusahaan bersangkutan. Termasuk mendapat BPJS Ketenagakerjaan.

"Dikasih bonus juga untuk setiap PMI yang direkrut," ungkapnya dengan meyakini bahwa hal itu akan bisa menekan PL nakal dan menghapus PMI Illegal.

Pahlawan devisa saat ini, lanjut dia, sangat membantu pertumbuhan Indonesia. Sebab menurut data perputaran uang dari PMI ini tidak kurang dari Rp. 109 Triliun.

"Kalau moratorium Timur Tengah dicabut malah bisa tembus 500 Triliun itu," tutupnya. (gl01)